BPK: program Jamkesmas miliki sejumlah kelemahan

badan pemeriksa keuangan (bpk) menemukan sederat kelemahan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban web garansi kesehatan penduduk (jamkesmas) juga garansi kesehatan daerah (jamkesda) pada 33 provinsi seluruh indonesia.

bpk mengambil kesimpulan kehadiran kelemahan dan signifikan, ujar ketua bpk ri hadi poernomo di jakarta, selasa.

hadi menyampaikan, kelemahan itu diantara lain belum adanya database kepesertaan dan akurat, pemuktakhiran data warga miskin tidak dilaksanakan dengan baik juga kehadiran perbedaan data masyarakat miskin antar instansi.

kemudian, ia meneruskan, terkandung risiko masyarakat miskin belum mencari pelayanan kesehatan tidak mengeluarkan biasa sebab tak tercakup pada website jamkesmas serta jamkesda.

selain itu ada penyaluran, pencairan, penggunaan serta pertanggungjawaban dana jamkesmas yang belum pas dengan pedoman pelaksanaan jamkesmas selama 2010 dan 2011, katanya.

Lainnya: Melangsingkan Badan - Melangsingkan Perut - Obat Pelangsing - Obat Pelangsing perut

menurut dia, kelemahan tersebut dapat menganggu tujuan situs jamkesmas dan jamkesda untuk memenuhi hak masyarakat miskin dan tak mampu, sebagaimana amanat uud 1945 pasal 28 h serta uu nomor 23 tahun 1992.

sementara, hasil pemeriksaan bpk mengenai pelayanan kesehatan warga di pilihan properti sakit milik pemerintah juga mendapatkan keberadaan ketidakefisienan di hal perbekalan farmasi serta standar pelayanan.

hasil pemeriksaan kinerja menunjukkan dibandingkan 66 rumah sakit yang diperiksa, cuma Satu rsud yang sudah efektif pada membuatkan pelayanan obat pada instalasi farmasi, tutur hadi.

hadi menambahkan kelemahan lain selain pemenuhan pemakaian perbekalan farmasi yang tidak optimal adalah tahap pemilihan, perencanaan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian perbekalan farmasi yang belum mengikuti objek wisata setiap tahapan.

selain itu, masih ada sarana prasarana instalasi farmasi, rawat inap, juga rawat jalan yang tak pas standar oleh karenanya pelayanan tak optimal, ujarnya.

menurut dia, pemerintah bertanggung jawab mempunyai pelayanan kesehatan masyarakat yang bermutu, aman, efisien serta terjangkau oleh karenanya properti sakit umum mesti berbenah untuk memperbaiki pelayanan melalui lebih efektif.

dengan demikian, telah semestinya tak banyak penduduk dan tak dapat dilayani dengan baik dengan properti sakit, khususnya rumah sakit milik pemerintah, ujar hadi.

saat ini, menurut data 2012, pemerintah sudah memiliki sebanyak 627 unit properti sakit dalam berbagai indonesia.